techinlife.info – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyatakan penolakannya terhadap rencana implementasi sistem pembayaran menggunakan QR Code untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) di wilayahnya. Ia beralasan bahwa kebijakan ini akan menyulitkan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil yang belum memiliki akses yang memadai terhadap teknologi. Selain itu, ia juga mengkhawatirkan dampak negatif bagi pengusaha kecil dan sektor ekonomi yang bergantung pada transaksi tunai. Penolakan ini menjadi sorotan karena Aceh memiliki karakteristik geografis dan demografis yang unik, sehingga penerapan teknologi baru harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat setempat.
Menanggapi penolakan tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Zulkifli Zaini, mempertanyakan bagaimana mekanisme distribusi BBM akan berjalan di daerah yang menolak sistem QR Code. Ia menyatakan bahwa pengelolaan dan distribusi BBM di Indonesia sangat bergantung pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir penyelewengan. Zulkifli menambahkan bahwa penggunaan QR Code ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan mempercepat transaksi, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi BBM yang sering terjadi.
Perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh dan Kementerian ESDM ini menciptakan ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana solusi teknologi bisa diterapkan secara adil di seluruh Indonesia. Di satu sisi, teknologi seperti QR Code dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir ketidakadilan distribusi, tetapi di sisi lain, keberagaman kondisi daerah di Indonesia harus dipertimbangkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat yang belum sepenuhnya siap beradaptasi dengan teknologi baru.