techinlife.info – Wacana mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah lama menjadi topik pembahasan di kalangan politisi dan pemerhati demokrasi di Indonesia. Salah satu tokoh yang sering menyuarakan wacana ini adalah Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Menurut Riza, sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Pada masa lalu, pemimpin daerah ditunjuk oleh Presiden, kemudian beralih ke pemilihan oleh DPRD, dan akhirnya langsung dipilih oleh rakyat seperti yang terjadi saat ini. Riza menyebutkan bahwa wacana pemilihan gubernur oleh DPRD telah lama ada dan terus bergulir hingga mendapatkan formula terbaik.
Salah satu alasan utama yang dikemukakan Riza adalah biaya pelaksanaan Pilkada yang sangat besar. Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan untuk Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pangan. Riza berpendapat bahwa perlu ada titik keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Riza juga mencontohkan beberapa negara yang menerapkan sistem hibrida, di mana sebagian kepala daerah sbobet dipilih oleh DPRD dan sebagian lainnya melalui pemilihan langsung. Sistem ini dianggap dapat memberikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan partisipasi demokrasi.
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti masalah biaya Pilkada yang dianggap terlalu mahal. Dalam acara Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar, Prabowo membandingkan sistem Pilkada di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menjadi topik hangat di kalangan politisi dan pemerhati demokrasi. Ahmad Riza Patria, dengan latar belakangnya sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, menyoroti pentingnya keseimbangan antara pengembangan demokrasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan biaya Pilkada yang besar, alternatif sistem hibrida atau pemilihan oleh DPRD dianggap sebagai solusi yang efisien. Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto menambah momentum bagi wacana ini untuk terus dibahas dan dipertimbangkan.